• Rabu, 5 Oktober 2022

Tok! Penjualan Kapal Floating Storage Offloading 'Ardjuna Sakti' Disetujui DPR

- Jumat, 23 September 2022 | 08:00 WIB
DPR RI melalui mekanisme rapat paripurna baru saja menyetujui rencana penjualan BMN berupa Kapal Floating Storage Offloading 'Ardjuna Sakti' (esdm.go.id)
DPR RI melalui mekanisme rapat paripurna baru saja menyetujui rencana penjualan BMN berupa Kapal Floating Storage Offloading 'Ardjuna Sakti' (esdm.go.id)

Penjualan Barang Milik Negara (BMN) berupa Kapal Floating Storage Offloading (FSO) Ardjuna Sakti telah disetujui DPR melalui mekanisme Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung Senin (20/9).

Kapal FSO Ardjuna Sakti sendiri adalah BMN yang merupakan fasilitas produksi berupa kapal storage LPG KKKS BP Indonesia Berau di Laut Jawa yang saat ini nilai bukunya sudah Rp0. Kapal memiliki dimensi panjang 140,51 m, lebar 41,45 m dan tinggi 17,07 m dan sudah dioperasikan selama 29 tahun untuk penyimpanan gas alam yang telah diproses menjadi LPG.

 

SILANEWS - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui mekanisme rapat paripurna baru saja menyetujui rencana penjualan Barang Milik Negara (BMN) berupa Kapal Floating Storage Offloading (FSO) 'Ardjuna Sakti' (20/9).

Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Sumartono menyatakan bahwa persetujuan ini menjadi kabar baik pengelolaan BMN di Kementerian ESDM.

"Adanya persetujuan penjualan dari DPR ini merupakan kolaborasi antar stakeholder, sekaligus menjadi kabar baik pengelolaan BMN di Kementerian ESDM, terutama dalam rangka mengurangi biaya perawatan BMN yang terbengkalai (idle)," ungkap Sumartono.

Baca Juga: HUT Pertambangan dan Energi 2022 Targetkan Donor 200 Kantong Darah ke PMI

Berdasar kronologisnya, pada tahun 2008, kapal tersebut diserahterimakan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) KESDM, sebagaimana surat Menteri Keuangan Nomor S-202/MK.6/2008 tanggal 12 September 2008, karena telah selesai umur ekonomisnya dan diserahkan kepada negara.

Sejak tahun 2010, kapal FSO ini dinyatakan sudah tidak layak untuk dimanfaatkan dan dioperasikan, kondisinya rusak berat, tidak ekonomis untuk diperbaiki, sehingga Kementerian ESDM mengusulkan proses pemindahtanganan BMN melalui penjualan sejak tahun 2012.

Halaman:

Editor: Yulyanto

Sumber: esdm.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X