Destinasi Wisata Ini Menjadi Bahasan Khusus Bappenas dan Beberapa Kementerian!

 

"Penyusunan keempat RIDPN/ITMP telah sesuai dengan pendekatan perencanaan yang tematik, holistik, integratif dan spasial," tutur Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. 

 

 

Rencana induk berperan sebagai pedoman bagi seluruh stakeholders dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan, pengembangan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam kehutanan dan kemaritiman, serta pemetaan kebutuhan SDM, sejak saat ini hingga 25 tahun ke depan.

 

Pasalnya, apabila dijalankan dengan baik dan cermat, maka realisasi Rencana Induk ini akan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

 

“Dimulai peningkatan daya saing, ketahanan, termasuk diversifikasi ekonomi, serta mengedepankan investasi, inovasi dan transformasi digital," tambah Menteri Suharso.

 

Sehingga dengan demikian, mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan permintaan terhadap produk ekonomi kreatif, hingga potensi peningkatan usaha di bidang jasa pariwisata. 

 

Hasilnya diharapkan dapat mewujudkan DPN Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Raja Ampat, dan Wakatobi yang inklusif, berdaya saing dan mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mengungkapkan jika RIDPN/ITMP ditetapkan menjadi Perpres maka akan mudah mengakselerasi pembangunan destinasi wisata berkualitas. 

 

 

"Harapannya, setelah ITMP ini ditetapkan menjadi Perpres dapat mengakselerasi pelaksanaan master plan dalam rangka menyiapkan Danau Toba, Borobudur, Raja Ampat dan Wakatobi sebagai DPN.

 

Sehingga diharapkab bisa berkelanjutan, berdaya saing global dan menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah dari sektor parekraf. 

 

Penetapan ITMP diharapkan juga mendorong pengembangan kapasitas dan kapabilitas putra putri daerah sehingga mampu menjadi bekal dalam menyambut peluang lapangan kerja dari DPN setempat.

 

 

"Juga diharapkan turut berkontribusi dalam kebangkitan ekonomi nasional," kata Menteri Sandiaga.

 

Sedang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, menambahkan pembangunan infrastruktur pada setiap DPN direncanakan secara terpadu.

 

Baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur. 

 

 

Untuk kawasan pariwisata, kata Menteri, pertama yang harus diperbaiki aksesibilitas dan infrastruktur dasar untuk memberikan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan. 

 

"Prinsipnya adalah mengubah wajah kawasan dengan cepat, terpadu, dan memberikan dampak bagi ekonomi lokal dan nasional,” jelas Menteri Basuki. (NUR)***